Kepala Pusat (Kapus) Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar foto bersama usai memberikan sambutan pada Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema ‘Proyeksi KEM-PPKF tahun 2023’, di Wisma Graha Sabha Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022). Foto: Tari/Man

Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Indonesia pada tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga minyak terutama minyak mentah dunia, Harga minyak mentah dunia terutama periode 2015-2021 rata-rata sebesar 53,6 dolar Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga minyak mentah dunia mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan harga rata-rata 67,95 dolar AS per barel.

“Lalu pada tahun 2022 kenaikan minyak dunia masih terus menjadi kenaikan sampai di atas 100 dollar AS per barel yang mencapai 108,26 dolar AS per barel pada Maret dan 101,64 dolar AS pada April 2022 kenaikan harga minyak mentah dunia sangat berdampak pada harga minyak mentah di Indonesia,” jelas Kepala Pusat (Kapus) Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar saat memberikan sambutan pada Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema ‘Proyeksi KEM-PPKF tahun 2023’, di Wisma Graha Sabha Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022).

Selanjutnya Helmi mengatakan bahwa dalam APBN 2022, pemerintah menetapkan harga minyak mentah 63,0 dolar AS per barel. Sedangkan saat April 2022 kenaikan harga pasar ekspor mencapai 102,51 dolar AS per barel. Kenaikan ini kita harapkan membawa dampak positif pada penerimaan APBN, khususnya penerimaan anggaran dari kebijakan eksplorasi migas sebagai upaya untuk meningkatkan potensi migas, selain meningkatkan angka komoditas menjadi momentum Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya. Namun Indonesia juga menghadapi tantangan akibat peningkatan suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika).

“Hal tersebut akan berpotensi untuk memicu terjadinya capital outflow di Indonesia dan melemahkan nilai buka dunia terhadap dolar AS. Depresiasi dunia yang akan membebani pembiayaan terkait bahan baku dan penolong industri, hal ini akan memicu terjadinya inflasi di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut maka urgensinya pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal. Salah satu fokus konsolidasi fiskal yang akan dilakukan pemerintah adalah upaya peningkatan pada titik pendapatan dalam strategi yang akan dipupuk melalui peningkatan penerimaan sektor perpajakan,” jelas Helmi menutup sambutannya.

Sebelumnya Helmi menjelaskan, PKA BK DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas DPR di bidang anggaran. Salah satu fungsi pusat kajian anggaran yaitu penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengkajian anggaran dan pelaksanaannya. Guna melaksanakan disfungsi anggaran, maka diperlukan adanya data informasi yang akurat dan ter-update. FGD ini menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna penyusunan kajian. (mri/sf)